Tanjungpinang Rumuskan Langkah Terpadu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai target nasional sebesar 8 persen sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025–2029.
Komitmen ini ditegaskan pada pertemuan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar pada 3 November 2025, di kantor Bapelitbang Kota Tanjungpinang, dengan menghadirkan Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Yulia menyampaikan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan fiskal daerah, serapan investasi, stabilitas harga, dan penguatan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Ia menekankan pentingnya kerja terpadu seluruh instansi untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, seluruh komponen ekonomi harus bergerak simultan. Realisasi anggaran, investasi, produktivitas sektor unggulan, hingga stabilitas harga menjadi faktor penentu,” ujar Yulia.
Pertemuan tersebut juga merespons surat Kementerian Dalam Negeri nomor 000.4.6/3764/SJ tertanggal 11 Juli 2025 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja fiskal, menggenjot investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Yulia juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.
Langkah pertama adalah percepatan realisasi APBD yang dinilai sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Percepatan ini menjadi kunci agar belanja pemerintah benar-benar menggerakkan sektor-sektor produktif.
Langkah berikutnya adalah percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut Yulia, kemudahan berusaha dan efisiensi birokrasi merupakan faktor strategis untuk menarik minat investor.
Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat realisasi proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah. Infrastruktur yang memadai akan menunjang konektivitas ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing daerah.
Stabilitas harga bahan pokok juga menjadi fokus utama. Yulia menekankan pentingnya pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia menyebutkan bahwa inflasi yang terkendali akan memberikan ruang konsumsi yang lebih besar dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan.
Upaya pencegahan ekspor dan impor illegal turut menjadi perhatian karena aktivitas ilegal dapat merusak pasar domestik dan merugikan pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja melalui program pelatihan dan penciptaan ruang usaha baru.
Yulia juga mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang menjadi kekuatan ekonomi lokal. Penguatan hilirisasi produk lokal dipandang mampu membuka nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.
Di sektor industri manufaktur, Tanjungpinang dinilai perlu memperbesar output berdasarkan potensi lokal yang tersedia. Perbaikan rantai pasok, dukungan permodalan, serta kemitraan industri menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Sementara itu, kemudahan perizinan berusaha harus terus diperbaiki agar tidak menghambat inisiatif pelaku usaha, baik skala mikro hingga besar. Transformasi layanan perizinan berbasis digital menjadi salah satu kunci percepatan.
Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Tanjungpinang juga menyiapkan empat strategi utama untuk menopang agenda besar percepatan ekonomi, yakni penguatan fiskal dan investasi, diversifikasi sektor unggulan, stabilitas ekonomi dan perdagangan, serta pengembangan SDM dan tenaga kerja.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap percepatan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang dapat berjalan lebih agresif, terukur, dan mampu menopang target nasional yang telah ditetapkan. (ADV)
