Wagub Nyanyang Pimpin Rapat TKPK Kepri, Perkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis DTKS dan P3KE untuk Target 4,14%
TANJUNGPINANG, Katasiber – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur sekaligus Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyepakati target ambisius penurunan angka kemiskinan menjadi 4,14 persen pada tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPS Kepri Ari Anggorowati, Kepala Bappeda Kepri Aries Fariandi, serta perwakilan dari tujuh Kabupaten/Kota, dan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi program, penyelarasan data, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Modal Awal: Kepri Peringkat Keempat Termiskin Terendah Nasional
Wagub Nyanyang menyampaikan bahwa Kepri saat ini telah mencatatkan prestasi positif, berada pada posisi keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia, yakni 4,44 persen per Maret 2025.
“Angka 4,44 persen ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini menjadi modal besar kita untuk terus bekerja keras,” kata Wagub Nyanyang.
Untuk mencapai target 4,14% di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Wagub memaparkan dua strategi besar yang harus diperkuat di seluruh kabupaten/kota:
Pengurangan Beban Pengeluaran: Melalui program jaring pengaman sosial yang ditopang oleh integrasi data yang tepat sasaran.
Peningkatan Kapabilitas dan Pendapatan: Melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, hingga penciptaan lapangan kerja.
Pentingnya Data Valid: DTKS dan P3KE Jadi Kunci
Wagub Nyanyang memberikan penekanan khusus pada pentingnya data yang akurat dan terbarukan. Ia mewajibkan seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” tegasnya.
Rapat TKPK ini diakhiri dengan komitmen sinergi penuh antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota demi tercapainya target penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan.(Adv)
