Kriteria Birokrat Ideal di Batam: Jembatan Komunikasi Efektif Kepala Daerah
BATAM, katasiber – Birokrasi yang sehat dan efisien sangat bergantung pada adanya penghubung komunikasi yang cerdas dan strategis antara kepala daerah dan jajaran di bawahnya.
Hal ini disampaikan oleh Junaidi, S. Sos., M. Si seorang akademisi di Batam, yang menekankan pentingnya strategi isu “Penghubung Komunikasi Efektif dan Efisien Dalam Birokrasi Yang Sehat Antara Kepala Daerah di Kota Batam.”
Menurut Junaidi, posisi penghubung komunikasi ini harus diisi oleh birokrat yang memenuhi sejumlah kriteria spesifik untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan.
Junaidi menjelaskan bahwa calon birokrat penghubung harus memiliki kombinasi pengalaman teknis dan kecerdasan manajerial.
Pertama, yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan langsung, seperti pernah menjabat sebagai ajudan, Kepala Bagian Protokol, atau Camat.
Pengalaman ini penting agar birokrat tersebut memahami dinamika kerja dan kebutuhan lapangan.
Kedua, birokrat tersebut wajib mampu berkomunikasi yang baik. Kemampuan ini diibaratkan setara dengan keahlian yang dimiliki oleh staf kehumasan, memastikan pesan kepala daerah tersampaikan secara jelas, akurat, dan efektif kepada publik maupun internal birokrasi.
Ketiga, harus biasa menjadi fasilitator dalam berbagai situasi. Peran ini menuntut kemampuan menjembatani berbagai kepentingan dan tugas, mirip dengan fungsi yang dilakukan oleh tim kerja di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), untuk menciptakan sinergi antar unit kerja.
Selain kompetensi teknis, Junaidi menggarisbawahi pentingnya kualitas personal dan profesional.
Birokrat penghubung harus memiliki pola pikir cerdas, taktis, visioner, dan inovatif. Aspek kualitatif ini vital agar birokrat tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga mampu memberikan masukan strategis yang proaktif.
Secara etika, wajib bagi birokrat penghubung untuk selalu bersikap sopan dan menjaga adab. Integritas dan etika yang tinggi akan memperkuat kepercayaan internal dan publik.
Terakhir, birokrat yang menduduki posisi ini juga diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan asistensi di Pilkada. Keterlibatan ini penting dalam batas-batas aturan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan program kerja dan memudahkan proses transisi kepemimpinan.
“Pemerintahan yang efektif membutuhkan konektor yang kuat. Birokrat penghubung adalah kuncinya, bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan visi kepala daerah dengan realitas implementasi di lapangan secara efisien dan beretika,” pungkas Junaidi. (*)
