Gubernur Ansar Tekankan Sinergi Penegakan Hukum dalam Bimtek KUHAP Baru untuk Percepatan Pembangunan Kepri
BATAM, katasiber – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengikuti pembukaan Bimtek Penerapan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI dan diikuti Kejaksaan Tinggi Provinsi Wilayah 1 Sumatera dari Swissbell Harbour Bay Kota Batam, Kamis (9/4/2026).
Hadir secara langsung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Mulyana, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi, Pakar Hukum Pidana dan HAM Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono.
Jaksa Agung ST Burhanudin dalam keynote speech pembukaan menjelaskan bahwa bimtek seperti ini menjadi sangat penting bagi para penegak hukum, terutama dalam upaya mengimplementasikan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, serta berorientasi pada Hak Asasi Manusia.
“Dimana seluruh penegak hukum harus memiliki persepsi yang sama dalam menyikapi norma-norma yang baru, sehingga tidak rancau dengan norma lama. Dan pada akhirnya nanti bisa memberikan kepastian hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan hingga putusan,” pintanya.
Dikatakan juga oleh Jaksa Agung bahwa dirinya mengapresiasi penyelenggaraan bimtek kali ini, yang menurutnya merupakan bagian dari membangun kesamaan pemahaman dan penafsiran sekaligus prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana terpadu yang efektif.
Sementara itu, Gubernur Ansar dalam sambutannya mengakui bahwa peran Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri dan segenap jajaran kejaksaan di kabupaten dan kota sangat memberikan kontribusi yang nyata terhadap kelangsungan pembangunan yang dilakukan di Kepri.
Seperti berperan dalam penanganan sumber daya manusia pasca Restoratif Justice melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kepri, dan juga Kepala Kajati Kepri, hingga pendampingan terhadap kelangsungan berbagai proyek strategis nasional dan proyek strategis di Provinsi Kepri.
“Semua itu tentu demi tercapainya percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Begitupun dengan upaya untuk meminimalisir potensi tindak pidana dan kriminalitas yang ada di Provinsi Kepri, serta selalu berkontribusi nyata terhadap berbagai capaian pembangunan lainnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri.
Kegiatan bimtek juga diisi dengan penyampaian dan diskusi yang menampilkan para narasumber berkompeten, serta sesi tanya jawab oleh para peserta yang berasal dari pimpinan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dari seluruh wilayah Sumatera, baik secara langsung maupun daring. (fik)
