Kadin Bintan, Tanjungpinang dan Karimun Minta FTZ Menyeluruh untuk Industri Hilirisasi dan Ketahanan Energi
BATAM, katasiber – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bintan, Kadin Kabupaten Karimun, dan Kadin Kota Tanjungpinang menginginkan wilayah mereka berstatus FTZ menyeluruh sama seperti FTZ Batam.
Keinginan dan desakan tersebut didasari karena kedua wilayah berada di perbatasan, berada di perairan jalur perdagangan dunia Selat Malaka, dan berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Kami minta status FTZ Kabupaten Bintan berlaku menyeluruh sama seperti Batam. Selain karena kami sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura dan berada di jalur perdangangan dunia, kami juga ingin Bintan dikhususkan sebagai kawasan hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Ketua Kadin Bintan Asriawadi Gentong, Selasa (7/4).
Pihaknya akan menyurati Kemenko Perekonomian agar hal ini dapat menjadi atensi mengingat pemerintah juga sangat konsen pada industri hilirisasi dan ketahanan energi.
“Segera kami akan surati Menko Perekonomian supaya tahun ini bisa terealisasi, agar wilayah Bintan juga dapat kompetitif dan berkembang,” ungkapnya.
Senada disampaikan oleh Ketua Kadin Karimun Afrijal. Pihaknya juga berharap agar Kabupaten Karimun juga menyandang status sama seperti Batam, yakni FTZ menyeluruh agar Karimun dapat berkembang dan industrinya lebih menggeliat lagi.
“Kami ingin berkembang sama seperti wilayah lain, seperti Batam. Karimun punya potensi sebagai kawasan berstatus FTZ menyeluruh, dan menjadi pusat hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Afrijal.
Pemerintah harus dapat segera merespons hal ini untuk menjadikan kawasan seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, termasuk Batam sebagai kawasan industri yang saling terintegrasi dengan keunggulan yang dimiliki masing-masibng wilayah.
“Batam punya keunggulan dengan kawasan-kawasan industrinya, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang juga punya potensi dan keunggulan, di antaranya sebagai kawasan industri hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkapnya.
“Kami juga akan menyurati Kemenko Perekonomian agar hal ini dapat dibahas dan direspons untuk percepatan pengembangan hilirisasi dan ketahanan energi di Tanah Air,” ujarnya.
Ketua Kadin Kota Tanjungpinang Ade Angga juga menyampaikan bahwa Tanjungpinang memiliki potensi sama seperti wilayah lain di Kepulauan Riau. Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang banyak alami kemajuan signifikan sehingga tak salah jika wilayah ini terus berkembang, baik industri, jasa, dan perdagangan.
“Tanjungpinang akan semakin berkembang jika status FTZ menyeluruh dilekatkan sama seperti Batam, karena berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kawasan ini bisa menjadi pusat industri hilirisasi dan ketahanan energi. Wilayah kita masih sangat luas, sehingga pasar untuk pengembangan energi terbarukan sangat potensial,” pungkasnya.
Baik Bintan, Karimun, dan Tanjungoinang sama-sama menginginkan agar pengembangan ketiga wilayah sebagai pusat hilirisasi dan ketahanan energi dipimpin oleh orang-orang profesional di bidangnya, setingkat menteri, yakni untuk Kepala BP Bintan, BP Karimun, dan BP Tanjungpinang dan di bawah koordinasi langsung dengan Presiden.
“Kami berharap, jika ini (status FTZ menyeluruh) terealisasi, kami menginginkan kami berada di bawah koordinasi langsung Menko Perekonomian,” pungkasnya. (*/bs)
