FTZ, KEK, atau PSN: Kepri Bingung Arah atau Salah Kelola

Oleh: Abas, Sekretaris SIWO PWI Kepri, wartawan katasiber.id

Pemerintah pusat terus menggencarkan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Mulai dari skema Free Trade Zone (FTZ), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di atas kertas, ketiga program ini terlihat menjanjikan bahkan ambisius.

Namun di lapangan, muncul satu pertanyaan besar, apakah arah pembangunan Kepri sudah jelas, atau justru terjebak dalam tumpang tindih kebijakan?

FTZ: Bebas, Tapi Tidak Sepenuhnya

Program FTZ yang digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awalnya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

FTZ diterapkan di wilayah seperti Batam, Bintan, dan Karimun, bahkan sebagian di Tanjungpinang.

Namun realitanya, FTZ di Kepri tidak berlaku menyeluruh. Kawasan ini justru terkotak-kotak, menciptakan batas-batas yang membingungkan masyarakat sendiri.

Contoh paling nyata terlihat pada sektor kendaraan. Banyak masyarakat membeli kendaraan di Batam karena harga lebih murah berkat fasilitas FTZ.

Namun, kendaraan tersebut tidak bebas digunakan di luar kawasan FTZ. Ketika hendak dibawa ke Bintan atau Tanjungpinang, masyarakat justru menghadapi berbagai hambatan administratif.

Ironisnya, wilayah FTZ di Tanjungpinang sendiri hanya terbatas di kawasan seperti Dompak dan Senggarang yang bahkan tidak memiliki akses pelabuhan langsung dari Batam.

Kondisi ini membuat konsep “perdagangan bebas” terasa setengah hati.

Pada akhirnya, manfaat FTZ lebih banyak dirasakan pelaku usaha besar.

Barang impor untuk industri masuk tanpa pajak pertambahan nilai (PPN), sementara masyarakat justru menghadapi keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari.

KEK: Investasi Masuk, Tapi Siapa Menikmati?

Di tengah keterbatasan FTZ, pemerintah menghadirkan skema KEK sebagai solusi baru. Di Kepri, beberapa KEK sudah berjalan, seperti KEK Galang Batang yang fokus pada industri pengolahan bauksit dan alumina.

Kemudian ada KEK Nongsa yang diarahkan menjadi pusat digital dan pariwisata, serta KEK Batam Aero Technic yang menjadi pusat perawatan pesawat terbesar di kawasan.

Secara konsep, KEK menawarkan berbagai insentif pajak ringan, kemudahan perizinan, hingga infrastruktur siap pakai.

Tujuannya jelas menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor.

Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama, sejauh mana masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya?

Di banyak kasus, investasi memang masuk, tetapi tenaga kerja justru didatangkan dari luar daerah.

Bahkan tidak sedikit perusahaan melakukan proses rekrutmen di Pulau Jawa, lalu membawa pekerja langsung ke Batam.

Akibatnya, masyarakat lokal Kepri hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

PSN: Proyek Besar, Dampak Masih Dipertanyakan

Belum selesai dengan FTZ dan KEK, muncul lagi skema PSN. Di Batam, kawasan seperti Pulau Ladi dan Pulau Galang masuk dalam daftar proyek prioritas nasional, termasuk program jaringan gas kota.

Di Bintan, kawasan industri seperti Galang Batang, Toapaya, hingga Pulau Poto dan Kampung Masiran juga ditetapkan sebagai bagian dari PSN.

PSN dirancang sebagai proyek percepatan pembangunan dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Nilai investasinya besar, skalanya luas, dan dampaknya diharapkan signifikan.

Namun lagi-lagi, persoalan klasik muncul, apakah proyek-proyek besar ini benar-benar menyentuh masyarakat kecil?

Tumpang Tindih Kebijakan, Rakyat Jadi Penonton?

Dengan hadirnya FTZ, KEK, dan PSN secara bersamaan, Kepri justru menghadapi kompleksitas kebijakan.

Alih-alih saling melengkapi, ketiga program ini terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Akibatnya, Regulasi menjadi membingungkan, Manfaat tidak merata
Masyarakat sulit mengakses peluang ekonomi.

Lebih memprihatinkan lagi, angka pengangguran di Kepri masih menjadi persoalan.

Banyak anak daerah kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara tenaga kerja dari luar justru lebih mudah masuk.

Fenomena ini semakin diperkuat dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang membuka peluang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Di Kepri, tidak sedikit tenaga kerja asing yang bekerja, baik secara legal maupun ilegal.

Pertanyaan pun semakin tajam:
FTZ, KEK, dan PSN ini sebenarnya untuk siapa?

Apakah benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?

Ataukah lebih banyak menguntungkan investor, yang keuntungannya justru mengalir keluar daerah, bahkan ke luar negeri?

Saatnya Satu Arah, Bukan Tiga Jalur

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh. Kepri tidak kekurangan program yang kurang adalah kejelasan arah dan keberpihakan.

Mungkin bukan soal memilih antara FTZ, KEK, atau PSN. Namun bagaimana menyatukan ketiganya dalam satu grand design yang jelas, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat lokal.

Tanpa itu, Kepri akan terus menjadi etalase proyek besar namun dengan kesejahteraan masyarakat yang jalan di tempat.

Kepri punya potensi besar, letak strategis, dekat dengan Singapura, dan berada di jalur perdagangan dunia. Tapi potensi itu hanya akan menjadi angka di atas kertas jika tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah jumlah proyek, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan dampaknya.

Dan hari ini, pertanyaan itu masih menggantung, Kepri dibangun untuk siapa? (***)