Meninggalkan Kekuasaan
Oleh : Robby Patria, Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI).
Baghdad, akhir abad ke-11. Kota itu adalah New York-nya dunia Islam pusat ide, kekuasaan, dan ambisi. Di tengah denyut politik Dinasti Saljuk, satu nama mendominasi lanskap intelektual: Imam Al-Ghazali.
Profesor utama di Madrasah Nizamiyah, penasihat kalangan elite, teolog brilian yang mampu menundukkan lawan debat dengan presisi tajam.
Jika ketenaran adalah mata uang, ia sedang kaya-raya.
Lalu ia menghilang.
Kepergian Al-Ghazali pada 1095 bukan sekadar jeda akademik. Ia meninggalkan jabatan, gaji, pengaruh dan yang paling penting, kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.
Secara resmi ia mengatakan hendak berhaji. Namun dalam refleksi pribadinya yang kemudian dihimpun dalam Al-Munqidh min al-Dalal, ia mengakui sesuatu yang lebih mendalam: ia takut kehilangan dirinya sendiri.
Di balik reputasi globalnya, Al-Ghazali dihantui pertanyaan yang sederhana sekaligus menghancurkan: untuk siapa sebenarnya ia berbicara? Untuk Tuhan, atau untuk tepuk tangan? Atau dia berfungsi membenarkan perkataan pemimpin.
Krisis itu bukan dramatisasi spiritual. Ia kehilangan kemampuan berbicara di kelas. Suaranya tercekat. Tubuhnya melemah.
Seorang intelektual paling berpengaruh di masanya tiba-tiba tidak mampu mengucapkan kata-kata yang dulu mengalir deras.
Dalam bahasa hari ini, itu mungkin disebut burnout. Dalam bahasa Al-Ghazali, itu adalah peringatan jiwa.
Keputusan yang ia ambil terasa radikal, bahkan berisiko. Di dunia yang terikat patronase politik, meninggalkan kekuasaan berarti kehilangan perlindungan.
Namun Al-Ghazali memilih sunyi. Ia mengasingkan diri di Damaskus, beribadah di menara Masjid Umayyah. Ia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, lalu menunaikan haji ke Makkah dan Madinah.
Tahun-tahun berlalu dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan.
Apa yang ia cari bukanlah pelarian, melainkan kejernihan.
Di masa pengasingan itu, ia tidak menulis polemik politik atau membangun jaringan baru. Ia menata ulang fondasi spiritualnya.
Hasilnya adalah karya besar yang akan membentuk wajah pemikiran Islam berabad-abad lamanya: Ihya Ulumuddin. Buku itu bukan sekadar manual hukum atau teologi.
Ia berbicara tentang penyakit hati tentang riya’, ambisi, kesombongan, dan bahaya menjadikan agama sebagai alat status sosial.
Di sinilah kisah Al-Ghazali terasa modern.
Hari ini, relasi antara intelektual dan kekuasaan tetap rumit. Akademisi, pemuka agama, dan tokoh publik sering berada di persimpangan menjaga independensi atau merapat demi akses.
Kekuasaan menawarkan panggung yang lebih luas. Namun ia juga menuntut loyalitas kadang dalam bentuk yang halus.
Al-Ghazali memahami risiko itu jauh sebelum istilah “conflict of interest” menjadi bagian dari bahasa politik modern. Ia tidak menolak peran publik.
Ia hanya menolak kehilangan kebebasan moralnya. Dengan meninggalkan istana, ia mengirim pesan yang tak pernah ia kampanyekan secara terbuka: integritas lebih penting daripada kedekatan dengan penguasa.
Ironisnya, kepergiannya justru memperbesar pengaruhnya. Ketika ia kembali mengajar, ia bukan lagi sekadar intelektual istana.
Ia adalah suara yang telah ditempa oleh kesunyian. Otoritasnya lahir bukan dari patronase, melainkan dari kredibilitas spiritual.
Dinasti yang dulu menaunginya kini tinggal catatan sejarah. Nama para pejabatnya memudar. Tetapi Al-Ghazali tetap dibaca di ruang-ruang kuliah, dikaji di pesantren, dan diperdebatkan di universitas-universitas dunia.
Dalam era ketika kekuasaan sering kali memikat lebih kuat daripada kebenaran, kisah ini terasa seperti editorial sunyi dari abad ke-11.
Bahwa kadang, keberanian paling besar bukanlah berbicara lantang di depan penguasa, melainkan berjalan menjauh untuk menjaga hati tetap utuh.
Al-Ghazali tidak menulis manifesto politik. Ia tidak memimpin pemberontakan. Ia hanya melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit: ia menolak menukar jiwanya dengan pengaruh.
Dan mungkin, di zaman apa pun, itulah bentuk kepemimpinan yang paling langka. ***
