Musrenbang Batam 2027: Wagub Nyanyang Dorong Kota Industri Bernilai Tambah

BATAM, katasiber – Suasana Ballroom Grand Mercure Batam Centre tampak dipenuhi para pemangku kepentingan dari berbagai unsur, Kamis (5/3/2026).
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar untuk merumuskan arah pembangunan Batam menuju tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, bersama sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya Ismeth Abdullah, Dwi Ajeng Sekar Respati, serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan”, yang menjadi landasan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum formal tahunan, melainkan wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Batam harus terus diperkuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Musrenbang ini harus mampu mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta visi dan misi pemerintah daerah,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan bahwa Batam memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, terutama sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional.
Nyanyang juga mengingatkan bahwa dalam satu tahun terakhir Kepulauan Riau menghadapi berbagai tantangan global yang cukup kompleks.
Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan internasional, tekanan inflasi pangan global, hingga dampak perubahan iklim menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai turut mempengaruhi stabilitas energi dan rantai pasok global, yang pada akhirnya berdampak pada sektor industri di Kepri.
Bagi wilayah seperti Batam dan Bintan yang bergantung pada sektor manufaktur, fluktuasi permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha.
Di sisi lain, ancaman perubahan iklim juga semakin terasa di wilayah pesisir, mulai dari abrasi pantai, cuaca ekstrem, hingga potensi banjir rob yang membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih tangguh dan adaptif.
Indikator Pembangunan Tetap Menguat
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Nyanyang menyampaikan bahwa indikator pembangunan di Kepri menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.
Pada triwulan IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94 persen secara year on year, tertinggi di Sumatera dan berada di peringkat ketiga secara nasional.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga meningkat dari Rp123,46 juta pada tahun 2020 menjadi Rp161,42 juta pada 2024.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai angka 80,53 dan masuk kategori sangat tinggi serta berada di peringkat ketiga nasional.
Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,26 persen, termasuk yang terendah di Indonesia.
Meski demikian, Nyanyang menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Di antaranya peningkatan kualitas pembangunan manusia, optimalisasi potensi maritim, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemajuan budaya Melayu serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
“Dengan terus mengedepankan kolaborasi yang berkualitas, berbagai tantangan pembangunan tersebut insyaallah dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Menyatukan Aspirasi Pembangunan
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh usulan pembangunan yang dihimpun dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam.
Dengan cara itu, pemerintah dapat menyusun prioritas pembangunan tahunan yang lebih transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah dan masyarakat Kota Batam,” kata Amsakar.
Melalui forum Musrenbang tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dapat terus diperkuat. Dari sinilah arah pembangunan Batam dirumuskan—menuju kota industri modern yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (bs)


