Hunian Layak untuk Buruh, Menaker Siap Perkuat Sinergi dengan BP Tapera
JAKARTA, katasiber – Komitmen menghadirkan hunian layak bagi pekerja terus diperkuat pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pada 2025 segmen pekerja atau buruh menjadi kelompok terbesar dalam capaian program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Meski mencatat capaian positif, Yassierli tetap mendorong para pekerja yang belum memanfaatkan program tersebut agar mengoptimalkan kepesertaan mereka. Menurutnya, kepemilikan rumah yang layak bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.
Ia menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia siap memperkuat sinergi dengan BP Tapera, termasuk membantu memetakan kebutuhan program secara komprehensif.
Pemetaan tersebut mencakup besaran kebutuhan hunian, penyusunan grand design, lokasi pembangunan, hingga preferensi hunian yang sesuai dengan karakteristik pekerja di berbagai sektor.
“Sinergi ini penting agar program benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil buruh,” ujarnya.
Pada tahun sebelumnya, Kemnaker juga turut mendukung pelaksanaan sosialisasi BP Tapera di 10 titik, sebagai upaya memperluas pemahaman pekerja terhadap manfaat program tersebut.
Yassierli menilai, masih terdapat potensi besar yang dapat terus dioptimalkan.
Karena itu, ia mendorong BP Tapera untuk memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pengembang, maupun sektor perbankan, agar ekosistem pembiayaan perumahan semakin kuat dan inklusif.
Rapat Komite tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta jajaran pimpinan BP Tapera.
Dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis program Tapera dapat semakin efektif dalam menjawab kebutuhan hunian layak bagi buruh.
Harapannya, kesejahteraan pekerja meningkat seiring tersedianya akses pembiayaan rumah yang terjangkau dan berkelanjutan. (bs)
