Perkuat Satu Data, Pemprov Kepri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Statistik Sektoral
Dompak – Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan berbasis bukti, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat fondasi data sebagai pijakan utama kebijakan.
Komitmen itu kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Kamis (5/2), di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Rapat yang dihadiri para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Walidata Pendukung ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri, Misni.
Hadir pula sebagai narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, Kepala Diskominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapelitbang Provinsi Kepri Hendrija.
Dalam sambutannya, Misni menyampaikan apresiasi atas inisiatif Diskominfo Kepri sebagai Walidata yang secara konsisten mendorong penguatan penyelenggaraan statistik sektoral.
Ia menegaskan bahwa urusan data bukan semata tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan kerja kolektif seluruh OPD.
“Statistik sektoral sangat strategis bagi pembangunan daerah. Setiap kebijakan dan program harus berbasis data. Tanpa data yang akurat, perencanaan berpotensi gagal,” tegas Misni.
Ia menjelaskan, data sektoral mencakup seluruh data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga indikator-indikator sektoral lainnya yang menjadi cermin kondisi riil daerah.
Dalam forum evaluasi tersebut terungkap bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berada pada angka 2,61, sedikit di bawah target 2,7. Capaian ini menjadi alarm sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada tata kelola data.
Kementerian PANRB pun memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain melakukan review dan evaluasi berkala terhadap proses bisnis statistik sektoral, memperkuat aspek sumber daya manusia statistik termasuk pemenuhan formasi fungsional statistik, serta mengoptimalkan proses pengumpulan, pemeriksaan, dan diseminasi data di setiap OPD.
Misni menegaskan, target IPS tahun 2025 sebesar 2,8 hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama. Ia kembali menekankan pentingnya sinergi tiga pilar Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yakni BPS sebagai pembina statistik, Bappeda sebagai koordinator, Diskominfo sebagai Walidata, serta OPD sebagai produsen data.
Ia juga mengapresiasi langkah Diskominfo yang mewajibkan kehadiran langsung seluruh Sekretaris OPD tanpa perwakilan.
Menurutnya, hal tersebut merupakan simbol keseriusan dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral.
“Pertemuan ini menjadi bukti bahwa nilai IPS tidak bisa hanya dibebankan kepada Kominfo. Semua OPD berperan. BPS membina, Bappeda mengoordinasikan, Kominfo memverifikasi, memvalidasi, hingga mempublikasikan data,” ujar Misni.
Lebih jauh, Misni mencontohkan keberhasilan pembangunan Kepri yang tidak lepas dari kekuatan data. Stabilnya inflasi Kepri di angka 2,6 yang termasuk terendah secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dan menempati peringkat ketiga nasional, disebutnya sebagai bukti nyata manfaat kolaborasi data lintas sektor.
“Data yang dikelola dengan baik berdampak langsung pada kualitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Mengakhiri sambutan, Misni berharap rapat koordinasi ini mampu melahirkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus memperkuat koordinasi antardinas.
“Dengan sinergi yang kuat antara BPS, Bappeda, Diskominfo, dan seluruh OPD, kita optimistis target statistik sektoral dapat dicapai. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata,” pungkasnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan teknis dari BPS dan Diskominfo terkait evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perbaikan metadata, integrasi data ke Portal Satu Data Indonesia, serta tindak lanjut rencana aksi SDI Tahun 2025. (zah)
