Menjaga Denyut Wisata Kepri di Tengah Lonjakan Nataru
TANNUNGPINANG , katasiber – Libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen istimewa bagi Kepulauan Riau. Laut yang tenang, pulau-pulau eksotis, hingga denyut kota wisata seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang menjelma magnet kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun di balik gemerlap liburan, tersimpan tantangan besar yang tak bisa diabaikan: lonjakan pengunjung yang berpotensi menggerus kenyamanan, keselamatan, hingga kelestarian lingkungan.
Kesadaran inilah yang mendorong Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerbitkan Surat Edaran Nomor B/500.13/64/DISPAR-SET/2025 tentang Langkah Mitigasi Sektor Pariwisata Kepulauan Riau pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Edaran yang diteken pada Rabu, 18 Desember 2025 itu menjadi sinyal kuat bahwa Kepri tidak hanya ingin ramai dikunjungi, tetapi juga siap menyambut wisatawan dengan aman dan bertanggung jawab.
Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, Kepri hampir selalu mengalami lonjakan signifikan setiap musim Nataru.
Kepadatan terjadi di berbagai lini mulai dari akses transportasi laut dan penyeberangan, fasilitas pendukung wisata, hingga objek daya tarik yang menjadi favorit publik.
Situasi ini kerap memicu persoalan klasik: kemacetan, tumpukan sampah, tekanan infrastruktur, risiko kesehatan, hingga ancaman keselamatan wisatawan.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur Ansar tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak seluruh kepala daerah—Bupati dan Wali Kota se-Kepri—untuk bergerak bersama.
Kunci utamanya adalah kolaborasi lintas sektor, dengan Dinas Pariwisata kabupaten/kota sebagai motor penggerak di lapangan.
Mitigasi menjadi kata kunci. Pemerintah daerah diminta mengantisipasi peningkatan aktivitas wisata sejak 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Pemantauan destinasi dilakukan secara harian dan berkala, memastikan setiap titik wisata tetap dalam kondisi aman, nyaman, dan terkendali.
Aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi menjadi fokus utama.
Di lapangan, pengelola destinasi diminta meningkatkan pelayanan, mulai dari kesiapan pemandu wisata, petugas informasi, hingga balawisata.
Koordinasi dengan rumah sakit, PMI, kepolisian, hingga Basarnas juga diperkuat, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. (*)
