Pemko Tanjungpinang Perkuat Tata Kelola Data Demi Percepatan Penurunan Stunting
TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat tata kelola data sebagai langkah strategis mempercepat penurunan angka stunting.
Upaya ini dilakukan melalui Rapat Pendampingan Lanjutan Pengelolaan Aplikasi Web Aksi Konvergensi yang digelar di Kantor Bappelitbang pada 4 Desember 2025, dengan menghadirkan operator dan verifikator dari seluruh OPD dan kecamatan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tri Cahyo Wibowo, S.Sos, M.Si.
Dalam pemaparannya, Tri Cahyo menegaskan bahwa pendalaman analisis situasi menjadi fondasi utama keberhasilan program. Pemetaan persoalan, indikator, dan sasaran harus dilakukan secara komprehensif agar intervensi yang disusun benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Tri Cahyo, penguatan perencanaan terpadu tidak bisa lagi ditunda. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, alokasi sumber daya dapat diarahkan lebih optimal dan berkelanjutan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui sinergi antara layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah wilayah.
“Penanganan stunting hanya dapat berhasil jika seluruh sektor bergerak bersama,” ujar Tri Cahyo Wibowo, S.Sos, M.Si.
Aspek monitoring dan evaluasi turut menjadi perhatian. Tri Cahyo menegaskan bahwa penilaian kinerja berbasis data objektif sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas program serta mendeteksi persoalan yang muncul di lapangan.
Dukungan regulasi juga menjadi salah satu poin penting pembahasan. Menurutnya, regulasi yang tepat akan memastikan pelaksanaan program lebih terarah dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kota dan provinsi.
Pada sesi teknis, peserta diarahkan menyusun dokumen analisis situasi berisi target, capaian anggaran, cakupan layanan, penyebab masalah, dan solusi prioritas. Dokumen ini menjadi pijakan utama penyelenggaraan aksi konvergensi stunting.
Tahap penguatan perencanaan mewajibkan penyusunan dokumen rencana program hasil pra-musrenbang serta penandaan rincian belanja sesuai indikator layanan tematik stunting, seluruhnya terintegrasi dengan SIPD.
Pada tahap penguatan pelaksanaan, daerah harus menyiapkan empat dokumen utama, mulai dari realisasi anggaran per semester, capaian layanan, hingga identifikasi permasalahan di wilayah.
Penilaian kinerja aksi konvergensi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi menyeluruh dengan klasifikasi capaian wilayah: Tumbuh, Berkembang, atau Berdaya.
Para operator kecamatan menerima arahan teknis penginputan data di aplikasi Web Aksi Bangda. Mereka diminta memperkuat koordinasi dengan puskesmas, PLKB, dan kelurahan agar seluruh data sasaran, capaian layanan, inventarisasi program, dan usulan kegiatan dapat terinput lengkap dan akurat.
Operator kecamatan juga mengumpulkan data program yang bersumber dari APBD, ADK, pihak swasta, Baznas, dan swadaya masyarakat, serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan kondisi lapangan. Sementara itu, verifikator memastikan seluruh data telah tervalidasi sebelum mendapat persetujuan camat.
Di tingkat OPD, terutama Dinas Kesehatan, penyediaan data pengukuran balita, capaian layanan, dan rincian belanja berbasis SIPD menjadi kunci integrasi data yang lebih kuat.
Melalui kegiatan ini, Tri Cahyo berharap Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memperkuat tata kelola data dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pendekatan konvergensi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis bukti diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting serta mendorong peningkatan akuntabilitas layanan publik di seluruh wilayah kota. (ADV)
