Komisi V DPR RI Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Batam–Bintan
BATAM, katasiber – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mendampingi Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja meninjau sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan Jembatan Batam–Bintan di Landing Point sisi Batam, Kabil, Kota Batam, Rabu (29/10) sore.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi rencana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, selain didampingi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, tampak ikut serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sesampainya di lokasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus beserta rombongan mendapatkan paparan lengkap mengenai rencana teknis proyek Jembatan Batam–Bintan.
Setelah mendengar penjelasan dari tim teknis, Lasarus menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan proyek tersebut.
“Oke, berarti sudah semuanya lengkap ya. Tidak ada kendala lagi,” ujar Lasarus di sela-sela peninjauan.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin) merupakan proyek strategis yang perlu terus diperjuangkan.
Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan investasi dan ekonomi di Provinsi Kepri.
“Pembangunan Jembatan Batam–Bintan perlu terus disuarakan. Ini bukan hanya proyek penghubung, tetapi juga langkah nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah kita,” ujar Ansar.
Lebih lanjut, Ansar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengusulkan agar wilayah Batam, Bintan, dan Karimun dapat ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi dan membuka peluang investasi baru.
Proyek Jembatan Batam–Bintan direncanakan akan menghubungkan Pulau Batam, Pulau Galang, dan Pulau Bintan. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 14,6 kilometer, dengan bentangan utama mencapai 7,6 kilometer, dan diperkirakan membutuhkan investasi Rp16 triliun hingga Rp17 triliun.
Pembangunan jembatan ini merupakan kelanjutan dari proyek Rempang Eco-City, yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah.
Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Rodi Yantari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, serta Kepala Dinas Perkim Kepri Said Nursyahdu.(iw)
