Buruh Demo di Pemko Batam, Wali Kota Amsakar Langsung Buka Ruang Dialog dengan Pekerja
BATAM — Udara pagi di Batam terasa hangat oleh semangat ratusan buruh yang memadati halaman Kantor Wali Kota Batam, Kamis (30/10/2025).
Dengan spanduk dan pengeras suara, para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyuarakan aspirasi mereka. Namun, tak ada ketegangan dalam aksi itu.
Tertib, damai, dan penuh semangat kebersamaan menjadi warna demonstrasi hari itu.
Delapan tuntutan dibawa dalam aksi tersebut mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK), penegakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), hingga pembentukan Satgas PHK. Buruh juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, UU Perampasan Aset, dan redesain RUU Pemilu.
Namun momen yang paling menonjol hari itu bukan hanya soal tuntutan, melainkan bagaimana Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memilih untuk turun langsung menemui massa dan membuka ruang dialog terbuka di halaman kantor pemerintahannya.
“Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, tentu akan kami sampaikan. Tapi yang bisa dibahas di daerah, seperti upah minimum, sudah dapat kita proses karena datanya telah masuk,” ujar Amsakar dengan nada tenang di hadapan para perwakilan buruh.
Amsakar menegaskan, aspirasi para pekerja adalah bagian penting dari dinamika pembangunan Batam yang sedang tumbuh pesat. Ia memaparkan, hingga September 2025, investasi Batam mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahunan. Angka ini melonjak hampir 75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan investasi itu juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 51.939 orang pekerja baru terserap di berbagai sektor industri.
“Pertumbuhan ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Inflasi terkendali, daya beli masyarakat meningkat, dan semua ini tidak lepas dari peran para pekerja. Karena itu, kondusivitas harus kita jaga bersama. Batam adalah rumah kita,” tegas Amsakar.
Terkait tuntutan upah, Amsakar menekankan pentingnya dialog tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Menyampaikan aspirasi itu baik, apalagi jika dilakukan dengan damai. Semua persoalan pasti ada jalan tengah, asal kita mau bermusyawarah dan menurunkan ego masing-masing,” ucapnya.
Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga mendapat perhatian khusus. Pasca insiden di MT Federal II, Pemko Batam turun langsung ke lapangan untuk memastikan standar keselamatan diterapkan dengan benar.
“Persoalan K3 ini serius. Kami tidak ingin ada kejadian yang merugikan pekerja. Sekalipun sebagian kewenangan ada di pusat, Pemko tetap berperan dalam pengawasan dan tata kelola administratif,” tegasnya.
Selain itu, Amsakar menyampaikan bahwa Pemko telah mengusulkan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam agar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan bisa dilakukan lebih cepat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Dengan banyaknya perusahaan di Batam, PHI akan mempercepat keadilan bagi pekerja maupun pengusaha,” ujarnya menutup dialog.
Hari itu, di bawah terik matahari, buruh dan pemerintah sama-sama pulang dengan kepala tegak.
Tak ada bentrokan, tak ada amarah yang tak tersalurkan — hanya harapan bersama bahwa suara pekerja Batam tetap menjadi bagian penting dari denyut pembangunan kota industri ini. (*)
