Kendalikan Inflasi, Pemko Tanjungpinang Tetapkan Stabilitas Harga Masuk Prioritas Pembangunan 2025–2029
TANJUNGPINANG – Pengendalian inflasi terus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Di Kota Tanjungpinang, pengawasan harga bahan pokok kembali ditekankan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Drs. H. Riono, M.Si, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi berbasis perencanaan yang terukur dan data yang akurat.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah kebijakan agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua perangkat daerah harus bekerja dengan mengacu pada data harga, proyeksi kebutuhan, dan analisis risiko. Intervensi pasar, peningkatan produksi lokal, hingga penguatan distribusi harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar Riono, Rabu (15/10/2025).
Ia pun memastikan bahwa program stabilisasi harga telah masuk dalam prioritas pembangunan 2025–2029, terutama pada sektor pangan, distribusi, serta penguatan UMKM.
“Stabilitas harga adalah pondasi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami menempatkannya sebagai bagian strategis dalam perencanaan jangka menengah daerah,” tegasnya.
Komitmen pengawasan harga juga sebelumnya telah ditegaskan Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, pada 19 Maret 2025.
Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurut Riono, arahan Mendagri langsung direspons Wali Kota dengan memastikan bahwa Pemko Tanjungpinang terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Wali Kota menegaskan bahwa meskipun inflasi Tanjungpinang masih terkendali, kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga harus konsisten dan kondisi ekonomi masyarakat harus terus dipantau,” ujarnya.
Riono menjelaskan bahwa Pemko Tanjungpinang akan meningkatkan kolaborasi dengan FKPD dan OPD teknis untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga. Intervensi pasar pun akan dilakukan secara terukur dan berbasis data harga yang diperbarui secara berkala.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi momentum hari-hari besar keagamaan, yang umumnya memicu lonjakan permintaan dan potensi kenaikan harga. Menjelang Natal, Tahun Baru dan Idulfitri 2026. Riono menyatakan bahwa antisipasi harus dilakukan lebih awal.
“Menjelang periode konsumsi tinggi, pengendalian inflasi harus diperkuat, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging. Pemerintah daerah wajib memastikan stok aman, distribusi lancar, dan tidak ada praktik spekulatif di lapangan,” jelasnya.
Pemko Tanjungpinang juga telah merekomendasikan langkah antisipatif yang melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari operasi pasar, koordinasi dengan distributor, hingga pemantauan harga harian yang lebih intensif.
“Tujuan utama dari arahan Wali Kota adalah untuk memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, tanpa tekanan gejolak harga,” tegas Riono.
Riono mengatakan dengan pengawasan harga yang konsisten, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang terukur dan berbasis data, Pemko Tanjungpinang optimistis stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak inflasi. (ADV)
