Kepri Masih Juara 2 Pengangguran Nasional Meski Punya Kawasan FTZ dan KEK, Ini Kata Gubernur Ansar
TANJUNGPINANG – Data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini menempati peringkat ke-2 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia mencapai 6,89 persen.
Meskipun Kepri memiliki produk unggulan yakni Free Trade Zone atau perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang ada di Batam, Karimun, Bintan dan Tanjungpinang, tapi produk ini belum mampu mengurangi arus pengangguran.
Mestinya, angka pengangguran di Kepri tidak menempati posisi teratas kedua secara nasional, bila kebijakan pemerintah daerahnya, bisa membuka lapangan pekerjaan.
Karena, Kepri juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Yakni, KEK Galang Batang – Kabupaten Bintan. Luas: Sekitar 2.333 hektare. Lalu, ada KEK Nongsa Digital Park – Kota Batam
Ada KEK: Perawatan dan perbaikan pesawat (MRO – Maintenance, Repair, Overhaul). Luas: ± 30 hektare.
Dua produk unggulan di Kepri, baik itu FTZ dan KEK, rupanya belum bisa membendung arus tingginya pengangguran, mestinya hal ini tidak terjadi, karena produk unggulan FTZ dan KEK, tidak semua daerah lainnya di Indonesia, memiliki produk unggulan ini.
Menanggapi hal ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Ansar di sela-sela Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri yang berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Gubernur, Provinsi Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional. Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai privilege khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” paparanya.
Namun, lanjut Gubernur, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.
Banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri yang kemudian secara langsung memengaruhi angka TPT di provinsi ini.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tapi belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Ansar berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegas Ansar.
Ambigu Posisi Kedua Tertinggi Nasional TPT
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri (Dinaskertrans) Diky Wijaya menegaskan ada ambigu terkait Kepri yang berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional (6,6 persen, setelah Papua).
Namun, Diky menegaskan jika penting juga diketahui jika Provinsi Kepri sesungguhnya memiliki kebutuhan tenaga cukup tinggi dibanding dengan angka pengguran yang ada.
Provinsi Kepri, dengn geografis 98 persen lautan dan 2 persen daratan yang berada di Selat Malaka memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berada di 23 kawasan industri, baik industri besar dan industri manufaktur.
“Artinya, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengannguran,” tegas Diky.
Perlu diketahui pula bahwa Kepri menjadi destinasi pencari kerja baru bagi masyarakat daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Diky, sebanyak 6,8 % penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia 17 serta kaum rentan.
“Kalau disejalankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta kemiskinan juga turun di angka 4 persen serta inflasi juga di bawah 3 persen, ini menandakan bahwa ada ambigu terkait posisi no dua penganngguran se Indonesia,” papar Diky menegaskan.
Ia juga menyatakan penyebaran penduduk juga memengaruhi variable tersebut.
“Yang menjadi catatan bahwa Kepri merupakan gula yang tentunya manis sehingga banyak didatangi semut,” ujarnya menganalogikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kepri Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir megalami penurunan dan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, TPT Provinsi Kepri bahkan menunjukkan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun berturut-turut, turun sebesar 0,72 persen.
TPT Kepri sebesar 7,61 persen pada Februari 2023 turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Dari berjumlah 84,23 ribu pada Februari 2023, turun menjadi 75,21 ribu pada Februari 2025. (*)
