Jelang Penilaian Aman Pangan 2025, Pemko Rapat dengan BPOM
BATAM, katasiber – Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) 2025.
Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Selasa (29/07/2025) di ruang rapat Setda Lantai 2 Kantor Walikota.
Rapat koordinasi melibatkan Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) Kepri di Batam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian SDA Setdako Batam dan Bagian Perekonomian Setdako Batam.
“Rapat koordinasi siang ini sebagai tindak lanjut surat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tentang Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 untuk Melakukan Pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA sesuai jadwal,” jelasnya.
Sebagai langkah awal Penilaian Mandiri KKPA ini, Pemerintah Kota Batam sudah menyusun SK Tim Koordinasi.
Aspek lain yang harus dipenuh oleh Pemerintah Daerah untuk Penilaian Mandiri KPPA ini diantaranya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan.
Perlu adanya pelaporan dan dokumentasi, inovasi dalam pelaksanaan keamanan pangan serta penerimaan penghargaan dan capaian.
“Tadi sudah kita dengarkan bersama paparan aspek penilaian dari BPOM, perlu komitmen bersama dari Perangkat Daerah untuk memenuhi instrumen yang menjadi aspek penilaian. Saya harapkan instansi terkait dapat menyampaikan data dukung sesuai tupoksinya. Mengingat penilaian ini berlangsung hingga September, masih ada waktu untuk melengkapi data dukung,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut juga ditetapkan PIC Pengisian Tools di tiap Perangkat Daerah.
Selanjutnya menyusun timeline internal pelaksanaan KKPA dan memastikan Tim Koordinasi Keamanan Pangan, bersinergi untuk memenuhi indikator penilaian.
Kepala BPOM Provinsi Kepri di Batam, Ully Mandasari menjelaskan Kabupaten Kota Pangan Aman sangat penting karena berkontribusi yang besar pada beberapa kebijakan pemerintah salah satunya stunting.
“Bagaimana mendorong Pemda untuk mempersiapkan dokumen pengawasan keamanan pangan dengan konsisten, komprehensif dan terukur di wilayahnya,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga untuk memastikan akses pangan aman dan bergizi Untuk meningkatkan peran lintas Perangkat Daerah dalam pengawasan pangan. Disamping itu juga untuk mendorong digitalisasi dan integrasi data pangan daerah.(*)
