Bobby Jayanto Temui Para Pedemo di Kantor DPRD Kepri, Ini Tuntutan Mahasiswa
TANJUNGPINANG, katasiber.id – Aliansi mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar di kantor DPRD, Pulau Dompak, Kamis (20/2/2025), terkait kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bachtiar bersama dua anggota DPRD Bobby Jayanto, dan Hanafi Ekra menerima langsung kedatangan ratusan mahasiswa, bahkan mereka duduk berdiskusi bersama-sama di lantai depan kantor DPRD Kepri.
Legislator Dapil Tanjungpinang, Bobby Jayanto, memastikan DPRD sebagai wakil rakyat siap mengawal tuntutan mahasiswa untuk diteruskan kepada pemerintah atau dinas-dinas terkait agar menjadi perhatian bersama dalam pengambilan keputusan kedepannya.
Salah satu tuntutan mahasiswa ialah meminta pemerintah tidak memangkas anggaran prioritas seperti pendidikan, karena kebijakan itu dinilai bisa berdampak pada biaya kuliah hingga program beasiswa mahasiswa.
“Kami akan kawal, untuk anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen musti dipertahankan, karena sudah diindungi Konstitusi dan Undang-Undang,” kata Bobby Jayanto.
Politisi Partai NasDem itupun mengapresiasi para mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya secara santun kepada DPRD.
Menurutnya apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa, juga akan diperjuangkan DPRD Kepri sehingga setiap keputusan pemerintah akan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Sementara, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bachtiar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dimaksud pemerintah adalah berkaitan dengan pembiayaan dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau bersifat pemborosan, seperti perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Sedangkan khusus untuk anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen tidak boleh diotak-atik apalagi dikurangi, karena sektor ini merupakan bagian pokok dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Intinya, tuntutan mahasiswa kami terima dan akan diteruskan kepada pemerintah terkait,” ucap Bachtiar.
Dalam kesempatan ini, mahasiswa juga menuntut pemerintah mencabut Inpres Efisiensi APBN/APBD, tidak memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan, kemudian mengkaji ulang program makan bergizi gratis, mengevaluasi kementerian/lembaga yang mengangkat staf khusus, serta mengevaluasi Pemprov Kepri yang mengangkat 17 staf khusus di tengah efisiensi anggaran. (*)
