TANJUNGPINNAG – Ketua, sekretaris, komisioner, dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Provinsi Kepri) melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Jadi, jangan coba-coba menyogok mereka.
Penandatanganan Zona Integritas tersebut dilanjutkan dengan pembacaan ikrar atau deklarasi serta penandatanganan fakta integritas bersama yang dilakukan secara serentak tiga pencanangan pembangunan Zona Integritas.
Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati dalam sambutannya mengatakan bahwa deklarasi pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.
“Ini upaya kita untuk menjadikan Pemilu di kepri dapat berjalan bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani,” jelas Sriwati di Kantor KPU Provinsi Kepri Km 8 Jln RH Fisabilillah, Tanjungpinang, Senin (27/02/2023).
Sriwati melanjutkan, bahwa ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian bersama dalam pencanangan ini, yaitu bebas korupsi, birokrasi bersih dan birokrasi melayani.
“Terkait bebas korupsi birokrasi bersih dan birokrasi melayani. Bersih bukan hanya kantornya saja yang bersih, jadi dalam hal kita bekerja juga harus bersih. Terkait juga dengan aturan aturan harus sesuai dengan kita penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Sriwati juga mengungkapkan selain itu pada hari ini sekaligus memperkenalkan Kantor KPU Provinsi Kepri yang berada di Km 8 atas Jln RH Fisabilillah kepada Forkompinda dan para ketua partai politik .
“Jadi kami intinya itu adalah menyampaikan bahwa kantor KPU sekarang sudah berada disini (Km 8 atas Jln RH Fisabilillah_red). Poin penting dalam Zona Integritas adalah kami ini lembaga instansi public sehingga kita harus bekerja melayani semua stakeholder masyarakat dalam budaya bebas dari KKN,” jelas Sriwati.
Dirinya mengungkapkan saat ini tahapan pemilu sudah berjalan yakni tahapan verifikasi faktual kepada calon peserta pemilu terutama faktual DPD RI dan dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual pertama.
“Tahapan sudah berjalan, saat ini adalah tahapan verifikasi faktual DPD sudah selesai kita akan segera laksanakan untuk pleno rekapitulasi verifikasi faktual pertama,” ungkapnya.
Sementara itu, Nanang Priyatna selaku Inspektur Utama pada Sekretariat Kendral KPU RI mengatakan, agar KPU Kepri bisa mendapatkan predikat WBK-WBBM harus bebas dari temuan BPK, BPKP dan APIP.
“Jika sudah bebas dari temuan pengawas pemerintahan ini, maka kami bisa mengajukannya ke Kemenpan RB agar KPU Kepri bisamendapat predikat itu,”
“Jadi, ini masih awal. Pencanangan ini baru tahap memulai. Perjalanan masih panjang dan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tercipta pemilu yang berkualitas,” ucapnya.
Hadir saat itu berbagai perwakilan Forkominda. Demikian juga perwakilan partai politik, Bacalon DPD, komisioner KPU Tanjungpinang, Komisioner KPU Bintan, PPK, Bawaslu, Kapolre Tanjungpinang dan lainnya. (mrh)
