TANJUNGPINANG – Pemilihan wakil rakyat, baik tingkat kabupaten/kota,provinsi, DPR RI, DPD RI,bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Kini, tahapan pemilu sedang berlangsung. Salah satunya, verifikasi partai politik.
Nah,kalau mau jadi caleg nanti, tentu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Salah satunya, SKCK.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh calon legislatif DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota menyertakan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian saat hendak mendaftar sebagai kontestan politik.
“Jadi, semua pendaftaran baik itu pencalonan anggota legislatif, dalam hal ini DPR DPD, SKCK tetap diperlukan,” ujar anggota KPU Idham Kholik kepada wartawan, Senin (17/10), dilansir jpnn.com.
Pria kelahiran Jawa Barat itu menyebut aturan pemberlakuan SKCK disertakan bagi seseorang yang ingin menjadi caleg akan dituangkan dalam peraturan KPU.
“Nanti kami akan pertegas lagi dalam peraturan, karena surat keterangan dari pengadilan bersyaratkan yang namanya SKCK,” ucap Idham. Sebelumnya, kewajiban menyertakan SKCK bagi caleg pada Pemilu 2019 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Namun, UU Pemilu tidak mewajibkan SKCK bagi calon anggota legislatif level DPR, DPD, DPRD provinsi hingga kabupaten atau kota.
Tidak ada pasal dan ayat dalam UU Pemilu yang menyatakan dengan gamblang bahwa calon anggota wajib memiliki SKCK.
Aturan tentang syarat caleg DPR hanya tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berada di Pasal 240 Ayat 1 huruf g.(ks)
