TANJUNGPINANG – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada Triwulan II-2022 sebesar 5,01 persen. Serapan APBN di Kepri merupakan salah satu pemacu tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut.
Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, S.E., M.A.P. mengatakan, realisasi belanja negara (APBN) sampai dengan akhir Juli 2022 di Provinsi Kepri mencapai Rp6.752,03 miliar (Rp6,75 Triliun) atau sekitar 46,58% dari pagu APBN Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam realisasi belanja negara tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.650,45 miliar yang dikelola oleh 319 satker dan belanja TKDD sebesar Rp4.101,59 miliar.
Realisasi penyaluran Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37,81%.
Secara persentase mengalami kontraksi 4,73 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada periode yang sama dengan belanja yang masih berdampak positif terdapat pada belanja pegawai.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp4.101,59 miliar atau 54,78% dari pagu APBN 2022. berupa penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.
Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama terdapat peningkatan realisasi sebanyak 4,24 persen.
Hanya pada komponen DAK Nonfisik yang mengalami penurunan persentase penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 2,98%.
Penerimaan Negara dari Kepri
Tak hanya realisasi belanja APBN di Provinsi Kepri yang cukup tinggi, namun dari sisi penerimaan, sampai dengan akhir Juli 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepulauan riau mencapai Rp7.319,92 miliar atau 102,70% telah melebihi target yang ditetapkan.
Total pendapatan negara pada periode ini melebihi total di periode yang sama pada tahun 2021.
Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, S.E., M.A.P. mengatakan, kinerja Penerimaan negara yang semakin membaik selain dikarenakan keberhasilan program PPS juga dibantu dan didorong oleh kenaikan harga komoditas.
Penerimaan perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami pertumbuhan yang positif yakni 58,80% atau naik sebanyak Rp2,42 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pajak pengasilan menjadi penyumbang dan memiliki pertumbuhan terbesar sebanyak 72,83% pada postur pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau.
Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Juli 2022 mencapai Rp1.165,03 miliar. Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp783,36 miliar.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp6,22 triliun masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer.
Sedangkan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp5,54 triliun dimana pada bulan ini secara persentase didominasi oleh Belanja Transfer dan secara nominal oleh Belanja Operasi.
TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp4,10 triliun atau 65,91% dari total pendapatan APBD.
Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 31 Juli 2022 sebesar Rp151,41 miliar atau 25,56%, menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. (*/mrh)
