KEPRI – Tahun ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan, masyarakat dilarang mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Tujuannya, agar kasus terkonfermasi Covid-19 tidak meningkat. Ini juga untuk memutus rantai penyebaran virus Korona.
Namun, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, meskipun dilarang mudik, tapi masyarakat diperbolehkan berwisata di dalam kota. Tentu hal ini disambut bagi masyarakat, namun dengan catatan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Kepala Satgas Covid-19 Doni Monardo meminta pemda memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Terutama mengantisipasi kepulangan pekerja migran menjelang libur Idul Fitri. ”Sebagaimana kita ketahui, Eropa, Amerika, Asia, juga Timur Tengah saat ini dilanda gelombang ketiga Covid-19. Saat ini terjadi peningkatan kasus yang signifikan,” kata Doni dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin (1/4) seperti dilansir jawapos.com.
Khusus untuk Jatim, Doni mengatakan bahwa provinsi tersebut merupakan daerah tujuan pulang kampung (mudik). ”Di Jawa Timur ini kasusnya mengalami penurunan luar biasa. Jatim yang biasanya menduduki peringkat pertama kasus kematian dan aktif mengalami penurunan,” jelasnya.
Namun, kondisi itu tidak akan bisa bertahan jika tidak diikuti penegakan protokol kesehatan. Meskipun sudah terjadi penurunan kasus, ada beberapa hal yang belum optimal sehingga angka kematian masih tinggi.
Di sisi lain, kemarin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan peniadaan mudik bakal dibarengi dengan upaya untuk tetap menggerakkan sektor ekonomi. Termasuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif di daerah. ”Nadi usaha tetap harus berdenyut, tidak boleh berhenti,” ujarnya seusai bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.
Muhadjir mengatakan sangat mendukung inisiatif Menparekraf untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah. Tentunya dengan menjaga prokes. Menurut dia, hal itu bisa mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur ke lokasi wisata. Yang tentunya juga mampu menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat. ”Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang,” tegasnya.
Dia menekankan, tujuan utama pemerintah ialah menekan persebaran dan penularan Covid-19. Bukan untuk membuat aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata, berhenti. Untuk mendukung para pelaku usaha di sektor pariwisata, dia mendorong adanya pemberian insentif. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat kelas menengah yang juga pelaku sektor pariwisata tidak terpuruk akibat adanya kebijakan peniadaan mudik Lebaran.
Dia menyebutkan, nanti ada wisata-wisata di kota besar untuk memudahkan masyarakat berwisata karena tidak dapat bersilaturahmi ke kampung halaman. ”Akan ada produk-produk ekonomi kreatif yang bisa menggantikan kehadiran fisik mereka di kampung halaman, seperti produk kuliner ataupun fesyen,” paparnya.(as/ks)
