Senin, Februari 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri Pantau Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, KUR dan UMi

Oleh Syaepuloh: Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau) 

TANJUNGPINANG – Sampai dengan pertengahan Maret 2021, penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum sama sekali terealisasi pada tiga daerah lingkup Provinsi Kepri, yaitu Batam, Bintan dan Karimun.

Sedangkan hampir sepertiga desa di Kabupaten Bintan dan Karimun belum menerima Dana Desa Tahap I. Untuk memantau dan memetakan permasalahan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kepri melakukan monev kepada tiga pemda tersebut.

Pada saat bersamaan, Kanwil juga melakukan monitoring atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi).

Monev dilakukan melalui Focus Gorup Discussion (FGD) bersama dengan OPD terkait dilingkup Pemda, antara lain Sekretaris Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bapelitbang/Bappeda, BPKAD, Dinas PMD dan OPD yang menangani UMKM.

Ditjen Perbendaharaan merupakan unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang bertugas dalam menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Untuk wilayah Kepri, DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam). Kanwil DJPb Kepri sebagai coordinator wilayah untuk dua KPPN tersebut berperan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan atas penyaluran DAK Fisikdan Dana Desa.

Alokasi DAK Fisik Tahun 2021 pada ketiga Pemda tersebut (Batam, Bintan, Karimun) total sebesar Rp323,04 miliar. Namun sampai dengan menjelang akhir triwulan I, realisasi penyaluran ketiga pemda tersebut masih nihil.

Berdasarkan hasil monev yang dilakukan, terdapat tiga permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penyaluran DAK Fisik. Pertama, implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi yang baru digunakan mulai tahun 2021 ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian, termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran daerah yang berdampak pada proses pemenuhan administrasi penyaluran DAK Fisik.

Permasalahan berikutnya adalah kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan DAK Fisik yang masihberproses. Kontrak ini merupakan salah satu syarat penyaluran yang harus diinput pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Terakhir, penyaluran DAK Fisik Tahap I belum bisa dilakukan karena belum terdapat hasil reviu oleh APIP atas laporan pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya.

Dana Desa Tahap I telah disalurkan untuk pemda Bintan dan Karimun sebanyak55 desa dari 78 desa yang ada di kedua kabupaten tersebut, dengan total sebesar Rp17,32 miliar (20% dari alokasi anggaran). Sebanyak 3 desa (dari total 36) di Kabupaten Bintan dan 20 desa (dari total 42 desa) di Kabupaten Karimun belum mendapatkan Dana Desa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Desa juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang bersumber dari Dana Desa yang ditujukan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan syarat bukan penerima program pemerintah lainnya seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Sampai dengan saat ini penyaluran BLT Desa untuk kedua Pemda tersebut masih dalam proses pengajuan kepada KPPN sebagai penyalur Dana Desa di daerah. Kanwilberharap Dana Desa dan BLT Desa dapat segera tersalurkan semua sampai dengan pertengahan bulan April 2021.

Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017, Kanwil DJPb Kepri melakukan monitoring atask redit program (KUR dan UMi) untuk memastikan pembiayaan tersebut disalurkan tepat sasaran pada usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM). KUR disalurkan oleh perbankan.

Sedangkan UMi disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, seperti Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura.

Sampai dengan 23 Maret 2021, penyaluran KUR pada Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Batam sebesar Rp229,83 miliar yang disalurkan pada 4.017 debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp52,5 juta untuk 24 debitur.

Penyaluran KUR dan UMi masih di dominasi oleh Kota Batam yang merupakan pusat ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp139 miliar atau 60,84% untuk KUR dan UMi sebesar Rp44 juta atau 83,81%.

Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam mendukung penyaluran KUR dan UMi melalui optimalisasi kegiatan tim monev KUR dan input data calon debitur potensial pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Sebagai mana diamanatkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. pemda wajib membentuk dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tim monev KUR. Selainitu, pemda diharapkan dapat menjembatani antara pelaku usaha khususnya UMKM (calon debitur potensial) dan penyalur dengan cara menginput data UMKM pada aplikasi SIKP.

Data calon debitur potensial tersebut selanjutnya dapat diakses oleh penyalur sebagai referensi penyaluran KUR. Semakin banyak calon debitur yang direkam oleh pemda maka semakin banyak keungkinan UMKM yang dapat merasakan manfaat program Pemerintah ini.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 500/390/B.EKO/-SET/2021 kepada Bupati/Walikota lingkup Kepri untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah daerah dalam penyaluran KUR dan UMi.

Sebagai bentuk apresiasi, pada tahun 2021 ini Kementerian Koordinator Perekonomian juga akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik dalam mendukung penyaluran KUR.

Untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur dan kegiatan KUR Award, Kanwil DJPb Kepri akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pembiayaan UMi ditargetkan pada usaha ultra mikro yang salah satunya cirinya tidak bank able.

Melalui pembiayaan UMi diharapkan para pelaku usaha ultra mikro terhindar dari rentenir yang meminjamkan modal usaha dengan bunga yang cukup tinggi.

Pemda dapat berperan dalam mensosialisasikan program UMi ini kepada usaha ultra mikro yang ada di daerah sehingga para pelaku usaha ultra mikro dapat mengakses dan memanfaatkan pembiayaan UMi di daerah tersebut.

Pemda juga dapat memberikan rekomendasi kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pembiayaan UMi bila terdapat koperasi yang mempunyai prospek sebagai penyalur.
Semakin banyak penyalur UMi di daerah secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi usaha utra mikro mengakses modal usaha untuk perkembangan usahanya.

Akhirnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulaun Riauberharap kegiatan pemantauan dan monitoring evaluasi khusunya padaKabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam dapat mempercepat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Dana tersebutperlusegera digunakan untuk menggerakan perekonomian di daerah yang akan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Sedangkan melalui pinjaman KUR dan UMi dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses permodalan yang murah sehingga dapat meningkatkan usahanya yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja.

Dalam kesempatan itu juga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan penghargaan kepada Kabupaten Bintan atas kinerjanya dalam menghimpun data debitur potensial pada SIKP di tahun 2020 dan kepada Kabupaten Karimun atas kinerjanya dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2020.***

Info lebihlanjuthubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
ProvinsiKepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjung Pinang.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles