Senin, Februari 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Selasa, 16 Februari 2021, MK Baru Putuskan Gugatan Pilgub Kepri

TANJUNGPINANG – Dua hari terakhir ini, di tengah masyarakat Kepri dikagetkan seolah-olah Mahkamah Konstitusi (MK), sudah memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilgub Kepri.

Beredar informasi, kalau Presiden RI Joko Widodo akan melantik Ansar Ahmad-Agustina Marlin, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Istana Negara, Senin (15/2) mendatang. Ansar-Marlin akan dilantik bersama dengan Gubernur lainnya, hasil Pilakda Serentak 2020, lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sriwati menjelaskan, sesuai dengan tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilgub Kepri, maka MK sendiri baru menjadwalkan sidang pengucapan putusan pada, Selasa (16/2/2021) ini.

Jadi, kalau ada isu-isu, kalau Ansar Ahmad-Agustina Marlin, akan dilantik Presiden RI di Istana Negara, Senin (15/2), ia juga tidak tahu dan belum menerima hasil gugatan di MK.

“Kita lihat live streaming seperti apa putusan MK terkait PHP Pilgub Kepri, mari kita lihat bersama, pada tanggal 16 Febuari ini, pukul 13.00 WIB,” ungkap Sriwati.

Pada Pilgub lalu, KPU Kepri telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2020.

Paslon nomor urut 3, Ansar Ahmad-Marlin Agustina, sebagai pemenang Pilkada Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri dengan meraih dukungan sebanyak 308.553 suara.


Pasangan nomor urut 1 Soerya-Iman meraih dukungan 183.317 suara. Pasangan nomor urut 2 Isdianto-Suryani mendapatkan suara 280.160.

Perempuan berhijab ini minta masyarakat Kepri bersabar menunggu keputusan dari MK. Bila Selasa (16/2/2021), nanti, MK memutuskan dihentikan (dismissal), maka tahap selanjutnya, KPU Kepri menunggu hasil keputusan MK tersebut dari KPU RI.

Jika atau misalnya, gugatan ini nanti diputuskan dismissal, maka 18 Februari MK akan menyampaikan salinan itu ke KPU RI. Lalu, 19 Februari KPU RI akan menyurati KPU Provinsi Kepri, terkait hasil dari MK tersebut.

“Terkait kapan pelantikan, itu wewenangannya Kementerian Dalam Negeri lagi, bukan kewenangan KPU Kepri,” ujarnya. (sp)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles