Terbaik di Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja
TANJUNGPINANG – Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si memberikan penghargaan secara virtual kepada para gubernur yang provinsinya memperoleh Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) terbaik.
Total ada 19 kategori penghargaan dengan jumlah provinsi yang memperoleh penghargaan sebanyak 14 provinsi. Kepri salah satunya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri, Mangara Simarmata mengatakan, dari berbagai katagori penghargaan itu, Kepri masih sebagai provinsi peraih indikator utama terbaik Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020.
”Untuk kategori Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik diperoleh Provinsi Kepulauan Riau,” demikian rilis yang disampaikan Mangara, Selasa (22/12) kemarin sore.
Adapun provinsi lainnya dan kategori yang diraih yakni, Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi D.I.Yogyakarta. Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Bali.
Kesempatan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi D.K.I Jakarta. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sumatera Barat. Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Jambi.
Hubungan Industrial Terbaik diperoleh Provinsi Sumatera Barat. Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Maluku Utara. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi D.K.I Jakarta.
Ida Fauziyah mengatakan, IPK Tahun 2020 meningkat secara gignifikan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama, yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan.
Kementerian Ketenagakerjaan RI menggunakan IPK untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pengukuran beberapa variabel indikator pada setiap provinsi di Indonesia.
Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2011 dan setiap tahunnya diberikan apresiasi/penghargaan kepada provinsi yang mendapat nilai indeks terbaik.
Untuk Penganugerahan Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 didasarkan pada pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemetaan konkuren di daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tahun 2016.
Selanjutnya diberikan penghargaan kepada 3 provinsi dengan indeks tertinggi berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori besar.
Tiga provinsi dengan indeks tertinggi berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori sedang, dan 3 provinsi dengan indeks tertinggi berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori kecil.
Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada provinsi yang memiliki indeks dengan akselerasi terbaik atau provinsi yang mengalami peningkatan indeks secara signifikan selama kurun waktu 2 tahun terakhir.
Selanjutnya, diberikan juga penghargaan kepada Provinsi yang berhasil memperoleh indeks tertinggi di masing-masing 9 indikator utama.
Hasil pengukuran IPK yang sejak tahun 2017 menggunakan metodologi berbasis SDGs dan mulai tahun 2019 menggunakan aplikasi berbasis web dalam situs ipk.kemnaker.go.id ini menunjukkan pencapaian IPK Nasional Tahun 2019 pada angka 67,64.
IPK Nasional ini meningkat 6,58 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 61,06. Dengan IPK sebesar 67,64 maka Status Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional meningkat menjadi kategori “Menengah Atas” dibandingkan IPK Tahun 2019 yang berada pada status “Menengah Bawah”.
Kenaikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 ini terjadi pada 8 Indikator Utama, yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, serta Jaminan Sosial Tenaga kerja.
Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas.
Penguatan kelembagaan juga membuat indikator Hubungan Industrial dan Kondisi Lingkungan Kerja mengalami peningkatan. Demikian pula Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan, sehingga pekerja dan pengusaha/pemberi kerja menyadari pentingnya jaminan sosial.
Peningkatan beberapa indikator tersebut pada akhirnya akan bermuara terhadap meningkatnya produktivitas.
Secara Nasional IPK tahun 2020 mengalami kenaikan, IPK tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan Indeks sebesar 78,29. Peringkat Kedua diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan Indeks sebesar 77,21, sedangkan Peringkat Ketiga diraih oleh Provinsi Bali dengan Indeks sebesar 75,38.
Jumlah Provinsi dengan IPK berkategori “Menengah Atas” atau IPK di atas 66,00 mengalami peningkatan menjadi 23 provinsi dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 7 provinsi.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah menyadari (aware) dengan pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen pencapaian tujuan SDGs.
Berikut adalah daftar lengkap Provinsi yang mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020:
Provinsi Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi.
Tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori BESAR:
a. Terbaik Pertama, diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan indeks 72,06.
b. Terbaik Kedua, diperoleh Provinsi Jawa Timur dengan indeks 68,74.
c. Terbaik Ketiga, diperoleh Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 68,46.
2) Tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori SEDANG :
a. Terbaik Pertama, diperoleh Provinsi DKI Jakarta dengan indeks 78,29.
b. Terbaik Kedua, diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dengan indeks 77,21.
c. Terbaik Ketiga, diperoleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan indeks 74,77.
3) Tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori KECIL :
a. Terbaik Pertama, diperoleh Provinsi Bali dengan indeks 75,38.
b. Terbaik Kedua, diperoleh Provinsi Kalimantan Utara dengan indeks 72,65.
c. Terbaik Ketiga, diperoleh Provinsi Papua Barat dengan indeks 71,30.
B. Provinsi Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Akselerasi Indeks Terbaik adalah Provinsi Sumatera Utara, setelah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Peningkatan Nilai IPK Provinsi dari 52,11 pada tahun 2019 menjadi 66,90 pada tahun 2020 (meningkat lebih dari 10 Poin).
- Minimal pada 5 indikator utama mengalami kenaikan indeks. – Memiliki data pendukung yang lengkap.
Menteri Ketenagakerjaan RI mengharapkan hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan ketenagakerjaan.
Diharapkan juga bagi seluruh unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan RI agar menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan/pedoman dalam melakukan pembinaan, penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan.
Pada akhirnya kegiatan pengukuran IPK ini akan mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. (rls/ang)
