BATAM – Keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang saat ini ada di sebagian wilayah Provinsi Kepri belum membawa manfaat yang optimal bagi daerah.
Hal itu disampaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 1, Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H, M.H. dan Iman Sutiawan, S.E dalam debat kandidat Pilkada Kepri, Jumat (20/11).
Pasangan dengan tagline Sinergi ini menilai rentang jarak koordinasi yang kini terlalu jauh menjadi penyebab kurang optimalnya FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.
“Kami paslon nomor urut 1 menghendaki dan menginginkan kalau ke depan Dewan Kawasan dikembalikan ke Provinsi. Jadi Ketua dewan kawasan adalah Gubernur. Anggotanya adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang terkait. Sementara Menko Perekonomian sebagai Ketua Dewan Kawasan nasional,” jelas Soerya.
Menurutnya dengan kembali kewenangan Gubernur sebagai Dewan Kawasan maka akan membuat kemudahan pengambilan kebijakan yang membutuhkan penanganan dengan cepat.
“Kalau kewenangan di Kepri kita bisa melakukan rapat dan sebagainya dengan cepat. Keputusan juga cepat. Tapi kalau masih di Jakarta, semuanya akan dibawa ke Jakarta, mulai dari kebijakan, aturan dan deregulasi. Sehingga kita di daerah akan menjadi korban. Bupati, Walikota dan Gubernur dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi di kawasan ini,” ungkap Soerya.
Selain mengembalikan kewenangan Dewan Kawasan ke daerah, Soerya juga mengungkapkan berencana mengembalikan kepala Badan pengusahaan (BP) Batam tidak lagi sebagai ex officio.
“Kepala BP Batam juga melalui uji kelayakan ataupun fit n proper test seperti periode lalu,” tegas Soerya. (rls/ang)
