TANJUNGPINANG – Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho mengatakan, pemerintah terus memperkuat kebijakan dalam menangani Covid-19.
Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan stimulus pendanaan penanganan Covid-19 secara nasional sejumlah Rp695,2 triliun.
Secara garis besar terdapat dua dimensi utama dalam stimulus pendanaan penanganan Covid-19 yaitu untukpenanganan Kesehatan dan penanganan krisis ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Di dalam stimulus kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun.
Terdapat berbagai alokasi krusial untuk penanganan wabah seperti pengadaan alat tes, fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, laboratorium, alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, dan insentif bagi tenaga kesehatan.
”Dari total alokasi dana insentif tenaga kesehatan sebesar Rp5,9 triliun. Per tanggal 19 Oktober 2020, Provinsi Kepri telah merealisasikan sebesar Rp21,6 miliar bagi tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat yang sumber dananya dari APBN,” ujarnya, saat membuka Focus Group Discussion, Selasa 3 November 2020 di Pulau Dompak.
Sementara untuk realisasi penyaluran insentif nakes yang menjadi beban APBD, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes dan BPKAD Kab/Kota.
Dana APBD untuk pembayaran insentif nakes tersebut berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOK Tambahan) yang berasal dari APBN.
Masalah penyaluran insentif bagi nakes yang menangani covid-19 menjadi perhatian Presiden.
Di Akhir Juni lalu, Presiden menginstruksikan untuk segera mencairkan anggaran insentif bagi tenaga Kesehatan karena pada saat itu, realisasi anggaran insentif bagi para tenaga kesehatan yang menangani covid-19 masih rendah.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran nakes tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan survei kepada para tenaga kesehatan yang menangani pandemi covid-19.
Survei dilaksanakan untuk menggali permasalahan penyebab rendahnya serapan anggaran insentif dan menyusun kajian serta sebagai rekomendasi kepada kantor pusat.
Hasil kajian Kanwil DJPb Provinsi Kepri dan Kanwil DJPb daerah lain di daerah disampaikan pada serangkaian FGD tingkat pusat dan menghasilkan rekomendasi simplifikasi regulasi penyaluran insentif tenaga kesehatan.
Berkenaan dengan simplifikasi tersebut, Kanwil DJPb Kepri memandang perlu untuk melaksanakan kajian lanjutan atas penyaluran insentif tenaga kesehatan Covid-19 untuk melihat efektivitas perubahan kebijakan terhadap percepatan penyaluran insentif tenaga kesehatan Covid-19.
Melakukan optimalisasi penyaluran belanja insentif tenaga kesehatan Covid-19 terutama pada alokasi BOK kesehatan untuk tenaga kesehatan daerah.
Selain itu, FGD juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan dana pada APBD untuk pembayaran insentif Nakes hingga akhir tahun anggaran.
FGD kali ini membahas tentang kajian efektifitas regulasi Penyaluran Insentif Nakes Covid-19.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Focus Group Discussion secara daring dengan pembahasan terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi covid-19.
Kegiatan FGD ini dihadiri perwakilan Dinas KesehatanProvinsi Kepulauan Riau, perwakilan Rumah Sakit Pemerintah, dan RSUD.
Kegiatan FGD dibuka dengan sambutan oleh Teguh Dwi Nugroho selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
FGD dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yaitu Dani Ramdani selaku Kepala Bidang PPA I.
Materi yang disampaikan berupa resume hasil kajian yang diperoleh dari survei Kanwil DJPb di daerah dan dilanjutkan dengan perkembangan perubahan regulasi terkait penyaluran insentif tenaga kesehatan Covid-19.
Dalam paparannya, Dani Ramdani menjelaskan bahwa simplifikasi regulasi penyaluran Insentif Nakes Covid tersebut semata-mata dilakukan untuk lebih menyederhanakan mekanisme penyaluran dalam rangka mempercepat penyaluran dana insentif nakes.
FGD dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam sesi diskusi tersebut, peserta FGD menyampaikan kondisi terkini terkait penyaluran insentif tenaga kesehatan Covid-19 mulai dari progress penyaluran, permasalahan yang dihadapi, dan percepatan penyaluran insentif. (rls/ang)
